Laporan: Iswahyudi Artya
SURABAYA | BL – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh perangkat daerah (PD), camat, dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam pengarahan yang berlangsung di Graha Sawunggaling pada Selasa (11/2/2025), ia menegaskan dua hal penting yang harus segera ditindaklanjuti: penyelesaian pendataan warga miskin dan penyusunan proposal visi-misi oleh pejabat struktural.
Pendataan Warga Miskin Jadi Prioritas
Dalam arahannya, Wali Kota Eri menekankan bahwa pendataan warga miskin harus dilakukan secara akurat dan diselesaikan sebelum akhir Februari 2025. Data ini akan menjadi dasar dalam perencanaan anggaran kota ke depan, sehingga bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
“Saya tidak ingin ada toleransi lagi. Data ini sangat penting untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan,” tegas Eri.
Selain itu, ia juga menginstruksikan agar perangkat daerah tidak hanya mendata warga miskin, tetapi juga mengidentifikasi masyarakat sejahtera yang bersedia berkontribusi dalam program bantuan sosial.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota sangat diperlukan agar program yang kita jalankan lebih efektif,” tambahnya.
Proposal Visi-Misi Jadi Syarat Jabatan Pejabat Struktural
Selain pendataan warga miskin, Wali Kota Eri juga mewajibkan seluruh pejabat struktural, mulai dari lurah, camat, kepala dinas, hingga staf ahli, untuk menyusun proposal visi-misi sebagai bagian dari komitmen mereka dalam pembangunan kota.
Proposal ini harus memuat rencana kerja konkret yang sesuai dengan tugas masing-masing. Ia menegaskan bahwa pejabat yang tidak menyerahkan proposal sesuai tenggat waktu akan berisiko kehilangan jabatannya. Posisi tersebut bisa dialihkan kepada pejabat lain yang lebih siap dan memiliki visi pembangunan yang lebih jelas.
“Kalau tidak membuat proposal, jangan salahkan saya jika posisinya digantikan oleh orang lain yang lebih siap dan memiliki visi pembangunan yang jelas,” ujarnya dengan tegas.
Untuk memastikan objektivitas, proposal yang diajukan akan dinilai oleh tim independen dari perguruan tinggi. Evaluasi akan menitikberatkan pada target kerja yang konkret, seperti program penertiban parkir liar atau peningkatan layanan publik di setiap wilayah.
Batas waktu pengumpulan proposal ditetapkan hingga Sabtu pekan ini. Wali Kota Eri berharap para pejabat dapat menyusun rencana kerja yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat Surabaya.
“Kita butuh pemimpin di setiap level pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menduduki jabatan,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Wali Kota Eri menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Surabaya. (*)
