Laporan: S Hadi Purba
Editor: W Widodo
SIMALUNGUN | BL – Masyarakat Kabupaten Simalungun memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), khususnya dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berlangsung tanpa pungutan biaya. Salah satu suara apresiasi datang dari Luhut Sianturi, warga Nagori Moho, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, yang melihat kebijakan tersebut sebagai tanda integritas dan komitmen RHS dalam memimpin daerah.
Saat menghadiri acara Konsolidasi Pemenangan RHS-AZI di Posko Pemenangan Nagori Moho pada Jumat, 04 Oktober 2024, Luhut mengungkapkan kekagumannya terhadap kepemimpinan RHS. Ia merasa kagum setelah mengetahui bahwa salah satu tetangganya berhasil diangkat sebagai P3K tanpa dikenakan biaya sedikit pun.
“Biasanya, dalam pengangkatan pegawai seperti ini, ada biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan posisi. Namun, di bawah kepemimpinan RHS, semua itu sudah tidak ada lagi. Ini adalah hal yang sangat baik dan menunjukkan betapa bersihnya pemerintahan di bawah beliau,” ujar Luhut.
Luhut juga menambahkan bahwa kebijakan ini mencerminkan perubahan signifikan dibandingkan masa-masa sebelumnya, di mana praktik pungutan liar sempat menjadi masalah besar dalam birokrasi lokal. “Dulu, banyak yang harus membayar untuk mendapatkan posisi. Sekarang, dengan adanya pemimpin seperti RHS, kami tidak lagi mendengar tentang hal itu. Salut saya untuk beliau,” tambahnya.
Selain kebijakan pengangkatan P3K tanpa biaya, Luhut juga memberikan apresiasi atas perhatian RHS terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simalungun. Ia menyebut perbaikan jalan dari Simpang Nagojor hingga Bah Jambi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah setempat sebagai salah satu contoh nyata dari komitmen RHS dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
“Bapak RHS benar-benar memperhatikan kebutuhan kami di sini, termasuk infrastruktur. Jalan-jalan yang dulu rusak, sekarang sudah diperbaiki. Ini membuat saya semakin yakin bahwa beliau adalah pemimpin yang layak memimpin kembali Kabupaten Simalungun,” tegas Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, RHS menegaskan bahwa penghapusan pungutan liar dalam proses rekrutmen P3K adalah bagian dari komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Menurutnya, pengangkatan P3K tanpa pungutan merupakan prinsip yang ia pegang teguh sejak awal menjabat sebagai bupati.
“Tak ada uang pulsa untuk jabatan atau untuk ASN Honorer hingga P3K. Semua dilakukan dengan transparan dan berdasarkan kebutuhan serta kinerja. Silakan tanya langsung kepada mereka yang baru dilantik kemarin, apakah mereka diminta membayar sepeser pun,” ujar RHS di hadapan para pendukungnya.
RHS juga menyampaikan kabar baik bahwa Kabupaten Simalungun telah mendapatkan tambahan kuota sebanyak 2.000 formasi P3K, khususnya untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada pungutan biaya dalam proses pengangkatan tersebut, karena baginya, pemimpin yang mengambil keuntungan dari proses seperti ini tidak akan mendapatkan keberkahan.
“Kalau saya mengambil uang dari mereka yang diangkat, bayangkan berapa banyak yang bisa saya dapatkan. Namun itu bukan prinsip saya, dan saya percaya bahwa pemimpin yang mengambil keuntungan dari rakyatnya tidak akan mendapatkan berkah dalam hidupnya,” jelas RHS.
Melihat capaian dan komitmen RHS yang sudah terbukti, warga Kabupaten Simalungun, termasuk Luhut Sianturi, semakin yakin untuk mendukung RHS maju kembali sebagai Bupati Simalungun pada periode 2024-2029. Menurut Luhut, keberhasilan RHS dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat adalah alasan kuat mengapa RHS pantas untuk dipilih kembali.
Di akhir acara, RHS mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan cermat dalam memilih pemimpin. Ia meminta agar masyarakat tidak terjebak dengan janji-janji manis yang tidak terbukti, melainkan memilih pemimpin yang sudah nyata kinerjanya dan terbukti bebas dari praktik pungutan liar.
“Kita tidak boleh kembali ke masa lalu, masa di mana pungutan liar dan ketidakadilan merajalela. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti bekerja untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan pribadi,” tutup RHS. (*)
