SALATIGA | BESOKLAGI.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Salatiga menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Pemerintah Kota Salatiga, Senin (9/2/2026). Aksi yang dimotori Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut menjadi penanda menguatnya kritik terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Salatiga yang dinilai belum menyentuh akar persoalan publik.
Beragam spanduk dan poster bernada kritik dibentangkan massa. Mulai dari isu lingkungan hingga tata kelola anggaran, tertulis di antaranya “Salatiga Darurat Sampah”, “Kalian Itu Pelayan”, “Stop Poya-poya Pakai Uang Rakyat”, “Kami Lapar Keadilan Bukan Janji”, hingga “Walikota vs Rakyat Salatiga, Hentikan Kepemimpinan Otoriter ala Raja”. Mahasiswa juga menyinggung proyek TWR, kenaikan retribusi sampah, serta persoalan layanan dasar PDAM.
Koordinator aksi dari HMI, Saiful Anwar, menyatakan aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap kepemimpinan Wali Kota Salatiga selama setahun terakhir.
“Tujuan aksi hari ini adalah menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi keresahan, yang sudah kita maklumi selama satu tahun kepemimpinan Robby, yang tidak ada tindak lanjut, tidak ada kinerja baik, ataupun perbaikan,” kata Saiful di sela aksi.
Saiful menilai komunikasi antarlembaga di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tidak berjalan sehat. Ia menyebut DPRD, khususnya melalui Fraksi Gerindra, telah memberi ruang dan waktu kepada wali kota untuk melakukan perbaikan.
“Tapi seperti yang kita rasakan bersama-sama, tidak ada perubahan dan tidak ada kemauan untuk berubah dari wali kota sendiri,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama massa adalah anggaran sewa kendaraan dinas wali kota yang disebut mencapai Rp. 815 juta per tahun. Anggaran tersebut dinilai bertolak belakang dengan pernyataan wali kota di awal masa jabatan.
“Awal dilantik wali kota menyampaikan tidak mau membebani APBD dengan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi saat ini justru menganggarkan sewa mobil kendaraan dinas dengan nilai fantastis,” kata Saiful.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti belum cairnya insentif guru honorer di Salatiga. Menurut Saiful, persoalan tersebut kerap berhenti pada pernyataan di media tanpa realisasi di lapangan.
“Insentif guru selalu kita gaungkan. Faktanya, beberapa guru honorer benar-benar belum menerima insentif yang seharusnya diterima,” ucapnya.
Aksi tersebut turut diikuti mahasiswa dari GMNI, IMI, dan AKMI. Saiful menegaskan aksi dilakukan setelah melalui kajian selama satu bulan. Ia menyayangkan respons pemerintah yang dinilai lebih fokus pada pencitraan di media sosial.
“Seakan-akan apa yang kita kaji dan kita sampaikan ini hanya omong kosong belaka, sehingga masyarakat merasa Kota Salatiga baik-baik saja, padahal ada permasalahan yang disembunyikan,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa, Wali Kota Salatiga, Dr. Robby, menyatakan pemerintah daerah tengah berupaya mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota.
“Kami juga menyadari banyak bangunan-bangunan yang mangkrak, dan itu adalah tugas kami untuk menyelesaikannya. Program-programnya sudah ada, mari kita diskusi dan berdialog,” katanya.
Terkait kebijakan retribusi sampah, Robby menegaskan hal tersebut merupakan amanat Perda Tahun 2024. Ia mengklaim sempat menunda pemberlakuannya.
“Awal 2025 sudah saya tunda, sudah saya hold pemberlakuannya. Saat itu saya dihujat karena dianggap melanggar undang-undang. Setelah satu tahun sosialisasi dan kajian konsep penatalaksanaan sampah di Salatiga, sekarang ribut juga,” ujar Robby.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir tanpa bentrokan. Meski demikian, tuntutan mahasiswa menambah deretan kritik publik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga. (*)
